Gubernur pemerintah propinsi DKI Jakarta meminta masyarakat untuk membongkar portal-portal yang menghalangi akses publik ke jalan. Selanjutnya Gubernur menegaskan, agar semua hambatan jalan seperti Polisi Tidur yang tidak mempunyai izin harus dibongkar karena mengganggu kelancaran lalu lintas, demikian cuplikan salah satu berita di Kompas tanggal 21/11/2007.
Membaca berita ini, muncul beberapa pertanyaan di benak kita sebagai masyarakat yang setiap harinya merasakan dampak dan manfaat dari hal tersebut.
Pertama, tentu harus kita lihat dulu latar belakang pembuatan portal dan atau polisisi tidur yang kebanyakan dapat ditemukan di komplek komplek perumahan bersumber dari :
menghindarkan kendaraan yang besar dan berat agar tidak memasuki area komplek, sebab kenyataannya merusak kondisi jalan yang memang didisain hanya mampu untuk menampung kendaraan yang berbobot ringan.
Monitoring atau meminimalkan keleluasaan pihak lain memasuki wilayah komplek, sebab dari pengalaman bahwa wilayah komplek sering menjadi objek dari pencurian dan perampokan
Menghindari kecelakaan terutama anak anak dari pengendara yang sering berkecepatan tinggi di daerah tersebut
Kedua, dampak yang ditimbulkan memang harus diakui akan menghambat kelancaran akses masyarakat lainnya ke wilayah tersebut mengingat jalan tersebut adalah milik publik, serta mengurangi kelancaran lalu lintas.
Dua kondisi diatas memang kontradiktif, dimana disatu sisi masyarakat disekitar menginginkan keamanan di wilayahnya, sementara disisi satu lagi akan berdampak merugikan pihak lain.
Disinilah seorang pemimpin harus melihat dengan jeli permasalahan pokoknya, jangan hanya dari aspek teoritis semata. Seorang pemimpin semestinya harus memperhatikan kondisi riel yang ada di masyarakat dikala membuat suatu kebijakan, sehingga mempunyai manfaat secara menyeluruh bagi semua pihak.
Seperti dalam kasus ini, siapa yang dapat menjamin atau paling tidak mengurangi masalah masalah perampokan, pencurian, kecelakaan anak anak disuatu komplek perumahan tertentu? Apakah aparat keamanan sudah mampu menjangkau sampai di sana? Tentu jawabannya tidak.
Sebenarnya pembuatan portal dan polisisi tidur itukan adalah merupakan self security yang timbul dari pemikiran masyarakat tanpa bantuan pemerintah yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas keamanan rakyatnya, karena rakyat sudah membayar pajak untuk itu. Dan sepantantasnya itu harus dihargai, jangan langsung tuduh itu salah, sudah menggangu, harus dibongkar, dan seterusnya…
Seharusnya inilah point penting yang perlu diperhatikan agar mencarikan solusi yang pas di masyrakat dan pihak pihak lainnya, seperti mengoptimalkan patroli aparat keamanan sampai ke seluruh wilayah yang membutuhkannya yang saya kira aparat mampu membuat mapping dan mengorganisir kunjungan, atau menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan komunitas radio yang pada hakekatnya sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat,
Dengan adanya solusi yang baik, saya kira masyarakat akan dengan senang hati akan menghilangkan portal dan polisi tidur tersebut.
Semoga…………………
